Giliran Kota Cirebon, Presiden Jokowi Tebar Kartu Sakti

14-04-2017

Oleh : Enang Komala, S.Pd.



Presiden yang akrab disapa Jokowi itu membagikan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai senilai Rp12,6 miliar kepada 7.034 keluarga penerima manfaat (KPM). Bertempat di Gedung Olahraga Bima, Kota Cirebon, Rabu (13/4)

Tidak hanya itu, secara simbolis Jokowi juga melakukan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp22,4 miliar yang diperuntukkan bagi 16.994 keluarga.

Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).

Presiden Jokowi dalam sambutannya kembali mengingatkan, penerima KIS bisa memanfaatkannya dengan baik. “Jangan sampai kita hanya terkena flu langsung berobat ke rumah sakit, KIS ini sebaiknya digunakan apabila sakit yang diderita cukup parah,” terang Jokowi.

"Sedangkan, bagi penerima KIP dalam kurun waktu satu tahun bisa mendapatkan manfaat sebesar Rp 1.890.000 , uang ini digunakan untuk keperluan pendidikan anak dan usaha," sambungnya.

Jokowi menambahkan untuk PMT diberikan, terutama untuk anak-anak Indonesia agar mereka mengonsumsi makanan yang memiliki komposisi yang baik. Hal tersebut agar masyarakat Indonesia cukup gizinya.

"Sehingga nantinya bisa bersaing dengan negara lain karena Indonesia butuh generasi muda yang handal," tandasnya.

“Bantuan ini tidak boleh untuk beli pulsa dan rokok ya. Kalau ketahuan nanti akan dicabut. Sampaikan baik-baik ke suami kalau uang PKH digunakan untuk keperluan anak-anak. Insya Allah suami bisa mengerti,” ungkapnya.

Acara yang berlangsung sore menjelang magrib tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Kesehatan, Nila Djuwita, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Haris Iskandar beserta jajaranya dan Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis beserta jajarannya.

Disela selesai acara, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam wawancaranya mempersilakan pemerintah daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian daerah tidak perlu repot membangun sistem baru.

Khofifah menjelaskan, KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain bansos PKH, bantuan pangan, subsidi elpiji 3 kg, dan subsidi listrik.

"Silakan, jika ada pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet-red) yang memisahkan tiap jenis bantuan," ujar Khofifah.

Saat ini, lanjut Khofifah, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti jejak Kota Semarang.

"Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerjasama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu," kata Khofifah.

Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif.

Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.

Keberadaan bansos yang diinisiasi pemda, lanjut Khofifah, tidak bersebrangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi “menambal” dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.

"Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah," kata Khofifah

Sehingga, sharing antara APBN dan APBD seperti akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. "Jika tidak ter-cover pusat, maka pemda melakukan backup melalui APBD," tambah Khofifah.

Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspons serius oleh pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu ter-update.


Langganan Via SMS
Nomer HP


Langganan Via Email
Email
 
  Aplikasi

  Galeri


ATS TRIPIDES


Pameran HAI 2017 Kuningan